Menteri PKP monitor percepatan program perumahan di empat provinsi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memonitor percepatan program perumahan di empat provinsi yakni Gorontalo, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Ia meminta pemerintah daerah bersama jajaran Kementerian PKP terus memperkuat koordinasi untuk menyelesaikan berbagai kendala tersebut dengan melakukan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha sebagai bagian penting dalam mempercepat pelaksanaan program perumahan.

“Pertama niat baik kita untuk membantu rakyat, kedua kepercayaan, ketiga konsep, keempat kita punya jaringan networking . Skema-skema baru untuk mendorong percepatan bagi rakyat. Terobosan penting tetapi mengerjakan yang sudah ada juga penting,” ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dalam pelaksanaan Bedah Rumah, alokasi Bedah Rumah di empat provinsi tersebut mengalami peningkatan pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Di Gorontalo, alokasi meningkat menjadi 6.066 unit pada tahun 2026.

Sementara di Kalimantan Timur, alokasi meningkat dari 653 unit menjadi 3.741 unit, di Sulawesi Tenggara alokasi meningkat dari 1.129 unit menjadi 10.742 unit pada tahun ini dan untuk Sumatera Barat meningkat dari 717 unit menjadi 11.507 unit.

Dari alokasi tersebut, pelaksanaan Bedah Rumah di Gorontalo telah menyelesaikan 98 unit, Kalimantan Timur sebanyak 379 unit, dan Sulawesi Tenggara sebanyak 22 unit.

Pemerintah daerah juga menyampaikan sejumlah kendala yang masih dihadapi, antara lain keterbatasan tenaga tukang, kondisi geografis dan akses menuju lokasi, dan ketersediaan bahan bangunan.

Selain Bedah Rumah, Kementerian PKP turut mendorong pemanfaatan Kredit Program Perumahan (KPP) kepada para gubernur untuk mendukung masyarakat dan pelaku usaha mikto, kecil dan menengah (UMKM) di sektor perumahan.