Menko IPK: Ada 2.500 desa yang belum terhubung internet

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan ada 2.500 desa yang belum terhubung dengan internet.

“Ada kurang lebih sekitar 2.500 desa yang belum terhubung dengan internet. Jangankan internet, ada sebagian daerah kita yang masih belum terhubung dengan listrik dan telekomunikasi mendasar,” ujarnya dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) di Jakarta, Kamis.

Dalam kesempatan tersebut, dia menceritakan kedatangannya ke Papua untuk melakukan koordinasi dengan para pemimpin se-Papua Raya yang berasal enam provinsi, 40 kabupaten dan dua kota.

Para pemimpin di Papua menyampaikan aspirasi akan kebutuhan infrastruktur dasar, termasuk listrik, air bersih, perumahan yang layak, jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah yang bisa menembus daerah pegunungan dan pesisir pantai yang juga harus diperkuat dengan transportasi maritim.

Karena itu, dia ingin memastikan bahwa infrastruktur yang menghubungkan manusia, wilayah (termasuk pasar dan pusat-pusat pertumbuhan), juga bisa terintegrasi.

“Kita semua menyadari bahwa ekonomi bisa tumbuh jika ditopang oleh infrastruktur yang memadai,” ucap AHY.

Menurut dia, peran infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sangat strategis dan penting bagi terbukanya peluang ekonomi baru yang dihadirkan oleh ekonomi digital.

Namun, AHY mengingatkan bahwa digitalisasi hanya pintu masuk, karena tujuan utama dalam ekonomi digital yaitu menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

“Jadi, setelah digitalisasi dilakukan integrasi sistem, data, informasi, akhirnya menghadirkan efisiensi dan ini bisa tembus ke seluruh wilayah Indonesia. Produktivitas akan naik, competitiveness juga akan dibangun. Daya saing ini baik bagi orang per orang, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), dan juga industri akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, sekaligus kesejahteraan yang semakin merata. Jadi inilah yang harus kita bangun,” ungkap Menko IPK.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.