politik6 hari lalu · 1 MNT BACA

Hari Demokrasi Internasional 2026: Sejarah dan tujuannya

Oleh ANTARA
Jumat, 18 September 2026 · 15.48 WIB
Direktur LBH Jakarta Arif Maulana (kedua kanan), perwakilan Gusdurian Anita Wahid (kedua kiri), Ketua Komnas Perempuan Azriana (kiri), dan Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos (kanan) berbicara dalam konferensi pers bertajuk Demokrasi Diujung Tanduk, di Jakarta, Minggu (15/9/2019). Konferensi pers yang diadakan dalam rangka peringatan Hari Demokrasi Internasional itu membahas empat aspek penting untuk menilai secara segmentif kondisi demokrasi di Indonesia, diantaranya kebebasan sipil, partisipasi sipil, supremasi hukum dan perlindungan HAM. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pd.
Direktur LBH Jakarta Arif Maulana (kedua kanan), perwakilan Gusdurian Anita Wahid (kedua kiri), Ketua Komnas Perempuan Azriana (kiri), dan Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos (kanan) berbicara dalam konferensi pers bertajuk Demokrasi Diujung Tanduk, di Jakarta, Minggu (15/9/2019). Konferensi pers yang diadakan dalam rangka peringatan Hari Demokrasi Internasional itu membahas empat aspek penting untuk menilai secara segmentif kondisi demokrasi di Indonesia, diantaranya kebebasan sipil, partisipasi sipil, supremasi hukum dan perlindungan HAM. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pd.Foto: ANTARA

Ringkasan AI

Setiap 15 September, masyarakat dunia memperingati Hari Demokrasi Internasional sebagai momentum untuk kembali melihat…

Jakarta (ANTARA) - Setiap 15 September, masyarakat dunia memperingati Hari Demokrasi Internasional sebagai momentum untuk kembali melihat pentingnya demokrasi dalam kehidupan bernegara. Peringatan ini juga menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak masyarakat dalam berpartisipasi serta pentingnya pemerintahan yang demokratis.

Hari Demokrasi Internasional atau International Day of Democracy ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2007. Peringatan tersebut kemudian pertama kali dilaksanakan pada 15 September 2008.

Penetapan Hari Demokrasi Internasional tidak terlepas dari upaya masyarakat internasional untuk memperkuat dan mengonsolidasikan demokrasi di berbagai negara.

Pada 8 November 2007, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 62/7 tentang dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mempromosikan dan mengonsolidasikan demokrasi. Melalui resolusi tersebut, PBB menetapkan 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional.

Tanggal 15 September dipilih karena bertepatan dengan peringatan Universal Declaration on Democracy yang sebelumnya diadopsi oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) pada 1997. Peringatan ini kemudian menjadi agenda tahunan masyarakat internasional.

Hari Demokrasi Internasional pertama kali diperingati pada 15 September 2008. Sejak saat itu, tanggal tersebut menjadi momentum untuk meninjau perkembangan demokrasi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai prinsip-prinsip demokrasi.

PBB menjadikan peringatan ini sebagai kesempatan untuk mendorong pemerintah, lembaga negara, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat luas memperkuat nilai-nilai demokrasi.

Demokrasi tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Di dalamnya terdapat sejumlah prinsip seperti partisipasi masyarakat, kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, kesetaraan, supremasi hukum serta pemerintahan yang bertanggung jawab.

Peringatan Hari Demokrasi Internasional juga menjadi kesempatan untuk melihat berbagai tantangan yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi di dunia. PBB menempatkan peringatan ini sebagai salah satu momentum untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya demokrasi.

Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Kebebasan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi juga menjadi bagian penting dalam kehidupan demokratis.

Dalam konteks tersebut, kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak yang diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak tersebut mencakup kebebasan untuk memiliki dan menyampaikan pendapat serta mencari, menerima dan menyebarkan informasi.

Namun, perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan baru. Penyebaran misinformasi, disinformasi, ujaran kebencian dan konten manipulatif dapat memengaruhi ruang publik serta proses demokrasi.

Karena itu, masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kualitas ruang publik dengan mengedepankan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan menghormati perbedaan pendapat.

Hari Demokrasi Internasional tetap diperingati setiap 15 September pada 2026. Kalender resmi PBB mencantumkan 15 September 2026 sebagai tanggal peringatan International Day of Democracy.

Peringatan tersebut dapat menjadi momentum untuk merefleksikan kondisi demokrasi, termasuk bagaimana masyarakat menggunakan hak politik dan kebebasan sipil secara bertanggung jawab.

Dengan demikian, Hari Demokrasi Internasional bukan sekadar peringatan tahunan. Momentum ini menjadi pengingat bahwa demokrasi membutuhkan partisipasi masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan sipil dan institusi yang mampu menjalankan pemerintahan secara bertanggung jawab.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca di ANTARA News
0%